Data Sektor
Jadwal Pertemuan:
Senin, 3 April,
Akan dikonfirmasi –
Dinas PU. Jl Pemancar no 5, Banda Aceh. Pertemuan dilakukan dalam dwibahasa.
Senin, 17 April,
Akan dikonfirmasi –
Dinas PU. Jl Pemancar no 5, Banda Aceh. Pertemuan dilakukan dalam dwibahasa.
Pertemuan gabungan akan diumumkan kemudian
Untuk informasi terbaru, harap menghubungi
Deepty Tiwari
di UN-Habitat .
Untuk jadwal pertemuan rutin, silahkan
klik disini
Notulensi Pertemuan Kelompok Kerja sebelumnya
Draft 20-03-06 report
13-03-06 report
Pertemuan gabungan dengan Livelihood
06-03-06 report
Pertemuan gabungan dengan Watsan
Untuk
notulensi pertemuan sebelumnya
Laporan / Berita Lainnya
UNDP analysis on Timber
Agreement on Aceh Timber
Housing for the Poor Demo
Milestones
Hasil pemantauan pada 13 Feb mengindikasikan bahwa pembangunan rumah berjalan sekitar 5,000 per bulan.
Rumah baru :
Permintaan: 133,000
Dalam perbaikan: 21,000
Selesai:17,000
Selesai Februari: 17,000
Selesai April: 37,000
Selesai Juni: 58,000
Untuk data selengkapnya :
ML20Feb06
Harap mengirimkan informasi terbaru Anda kepada BRR atau UN-Habitat tito@unhabitat-indonesia.org
Quality Monitoring
PU-Unsyiah-UN-Habitat
Brief Summary Early Result
Watsan Monitoring & Evaluation of Post-tsunami Permanent Housing in Aceh & Nias, 2nd Round
Laporan dan data Unsyiah
CD-Rom tersedia di UN-Habitat mulai tanggal 1 Maret.
Harap menghubungi Zulfikar di UN-Habitat untuk mendapatkan CD-Rom. Harap men-download
formulir
berikut, yang menyatakan bahwa organisasi Anda akan menjaga kerahasiaan identitas responden.
|
Panduan Baru Pembangunan Rumah BRR
BRR akan membangun lebih dari 20.000 rumah tahun ini, melebihi program pemerintah melalui organisasi seperti World Bank (MDF) dan ADB. BRR memasang target ambisius : Membangun rumah sebelum musim penghujan berikutnya. Selain itu juga mengijinkan kontraktor pembangun rumah dari Aceh untuk ikut terlibat dalam bagian besar kegiatan pembangunan. merupakan objektif politis yang krusial.
BRR membutuhkan serangkaian peraturan baru yang memungkinkan penggunaan dana anggaran 2006 yang cukup besar untuk mencapai objektif ini, dan juga untuk memulai menunjuk para kontraktor yang akan terlibat.
- BRR dibanjiri pengajuan untuk masa pra-kualifikasi oleh para kontraktor lokal
BRR menerima dokumen pra-kualifikasi dari 2.267 kontraktor dan 121 konsultan. 2.134 perusahaan berasal dari Aceh. Hasil untuk pra-kualifikasi ini akan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2006. Komite gabungan (BRR, Unsyiah, BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) ikut memproses dokumen prakualifikasi.
Press statement BRR, in Bahasa (PDF, 152 KB)
- BRR masih dalam proses perumusan regulasi baru dalam pengadaan rumah.
BRR berniat membangun lebih dari 20.000 rumah tahun ini. Kendala utama adalah untuk memilih kontraktor, termasuk kontraktor lokal yang berkualitas, untuk membangun rumah selama musim panas
(Mei-Agustus). Saat ini, pilihannya adalah untuk menunjuk kontraktor ("penunjukan langsung") oleh BRR atau menunjuk kontraktor oleh masyarakat setempat ("penunjukan oleh masyarakat"). Baik pemerintahan tingkat kecamatan dan kantor regional BRR akan memainkan pernanan penting dalam mendukung program ini.
Belum ada regulasi final maupun pelaksanaan. Berbagai rancangan didiskusikan, diantaranya pada Shelter Work Group tanggal 13 Maret dan 20 Maret. Isu-isu penting adalah:
- Hak penerima bantuan yang jelas (penggantian aset atau memprioritaskan rumah untuk pengungsi) dan sangsi bagi pelanggar.
- Proses dari bawah untuk pemilihan penerima bantuan dan kontraktor? Dapatkah tingkat kecamatan memegang kendali?
Apa saja yang menjadi kontrol publik?
- Kontrol harga : Tekanan inflasi, indikatif atau restriktif?
- Dimana posisi organisasi dengan Concept Note dan mendapat persetujuan untuk harga unit yang tinggi, atau program di dalam anggaran dengan peraturan yang mencerminkan panduan BRR 2005?
SWG meeting report of 20.3.06 (PDF, 32KB)
SWG meeting report of 13.3.06 (PDF, 44KB)
- BRR masih bekerja pada regulasi yang menyatukan rekonstruksi perumahan dan tempat tinggal.
Peraturan baru dan panduan pelaksanaan belum selesai dan BRR masih memilih untuk mendorong selesainya regulasi untuk pembangunan rumah baru - untuk menghemat waktu.
Secara umum, BRR berharap untuk membuat peraturan yang lebih jelas untuk hak-hak penerima bantuan, proses perbaikan dan untuk relokasi, kompensasi tunai, bantuan uang tunai dan sistem rental voucher untuk orang-orang yang tidak memiliki tanah - semuanya dalam satu paket, jika memungkinkan. Orang yang memiliki tanah akan dibangunkan kembali rumah, sementara orang yang tidak memiliki tanah akan diberikan uang tunai untuk memudahkan mereka untuk mencari dan mengatur sendiri tempat tinggalnya.
STRENGTHS
- Panduan untuk seluruh penyedia, termasuk sektor swasta.
- Dasar bagi para penerima bantuan: hak-hak penerima bantuan dibuat lebih jelas, misalnya kepemilikan rumah pemilik dan penyewa
- Konsisten dengan blue print
- Proses utama terjadi di kecamatan
- Kontrak masyarakat diketahui
- Membuka kesempatan untuk kompensasi uang tunai
|
WEAKNESSES
- Hak-hak penerima bantuan menjadi lebih kompleks
- Penekanan pada penggantian aset dengan cepat
- Perencanaan atau kedinamisan mata pencaharian tidak ditekankan; tidak ada perbedaan urban-rural: tidak ada respon yang jelas untuk menampung masyarakat: 60m2 plot tempat tinggal.
-Kualitas rumah yang dipertanyakan
- Pengambilan keputusan melibatkan sektor swasta (rumah baru) tidak pada tingkat kecamatan, tetapi terpusat pada BRR
- Kontrol proyek yang lebih sedikit/ tidak ada mekanisme monitoring - evaluasi
|
OPPORTUNITIES
- Pembangunan rumah yang lebih cepat = kejelasan yang lebih cepat pada kebutuhan infrastruktur
- Kecamatan pada kemudi versus program yang belum tentu produktif
- Program pengembangan masyarakat dapat membantu proses masyarakat madani setempat.
- NGO dapat fokus untuk membantu masyarkat miskin dan lemah.
|
THREATS
- Persepsi ketidaksamaan: "1 korban, 3 rumah baru" saat ini tidak masalah (tetapi tidak 3 dalam perbaikan)
- Kontrak masyarakat yang dilakukan di tingkat kecamatan dan kontrak/kontrak penyerahan kunci akan tumpang tindih
- Tidak ada sangsi pada tuntutan palsu atau untuk proyek yang di-substandarkan/persiapan lokasi
- Tidak ada kualitas standar bagi tempat tinggal sewa, misalnya penyewa dapat diminta untuk menggunakan kupon untuk menyewa tempat tinggal sementara di tanah pihak ketiga.
|
Peraturan lainnya untuk kontrol harga (harga yang diharuskan) sedang dalam proses perumusan.
Dalam diskusi SWG pada tanggal 20 Maret, banyak pihak yang setuju bahwa kontraktor lokal harus lebih dilibatkan. Tetapi rancangan regulasi membutuhkan pilihan yang tepat dan komunikasi yang jelas. Analisa SWOT berikut ini menunjukkannya dengan jelas. Rekomendasi dari UN-Habitat dan peserta lainnya adalah
:
- BRR sebaiknya datang dengan peraturan tentang hak-hak yang lebih jelas (termasuk keamanan tanah dan kualitas bagi para penyewa) dan untuk mengkomunikasikan keputusan yang telah diambil)
- Sangsi administratif terhadap pengajuan ganda harus segera dirumuskan, sangsi bagi tindak korupsi harus dengan jelas dinyatakan sebagai ancaman.
- Kebutuhan akan jadwal secara umum, dan insentif bagi partisipasi awal.
- Kebutuhan untuk menyusun kompensasi tunai jika melewai batas tanggal tertentu, jika tidak ada keputusan awal yang memungkinkan (misalnya disebabkan oleh masalah mata pencaharian)
- Semua alokasi sumber diverifikasi di tingkat kecamatan
- BRR menyarankan kontrol proyek dan pemantauan serta evaluasi oleh pihak ke-tiga.
- NGO dapat memusatkan perhatian untuk advokasi di tingkat kecamatan dan transparansi.
- NGO dapat mengalihkan tugas sebagai kontraktor untuk membantu kelompok lemah yang membutuhkan bantuan
- Mempertimbangkan harga yang disarankan untuk bergerak sejalan dengan pengenalan program baru, memberikan program lain waktu untuk menyesuaikan diri.
Presentation at SWG 13.3.06 by BRR, in Bahasa
(PDF, 51KB)
Discussion notes on draft regulations from UN-Habitat, SWG 20.3.06
(PDF, 51KB)
Isu Lainnya
Koreksi Newsletter 9 Mar 06 (02.06) - Housing Halfway
Setelah laporan selesai, kini semakin jelas bahwa dua isu tersebut telah mengalami perubahan. Pertama, muatan yang dibawa oleh jasa pelayanan WFP mengalami peningkatan signifikan. Yang kedua, pembangunan rumah di sepanjang pantai barat juga meningkat. Meskipun data yang akurat belum dapat dipastikan , tetapi kedua peningkatan tersebut menunjukkan bahwa daerah pantai barat mulai mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Download the original report (PDF, 464 KB)
Spotlight:
UN-Habitat
UN-Habitat dan CARE menjadi sorotan baru-baru ini setelah kedua organisasi ini termasuk diantara organisasi-organisasi internasional lainnya yang mendapatkan komentar dari Kuntoro Mangkusubroto dan dilaporkan di harian Jakarta Post pada tanggal 8 Maret 2006.
UN-Habitat khususnya dituding sebagai "lambat di beberapa tempat ". Tudingan ini kemudian dikoreksi oleh Eddy Purwanto (Kepala Operasi di BRR) pada pertemuan Inter-Agency Steering Committee tanggal 10 Maret, dimana beliau mengatakan bahwa perkembangan UN-Habitat termasuk kategori baik. Pertemuan berikutnya antara Kuntoro dan perwakilan dari UN-Habitat dan UNDP pada tanggal 16 Maret menjernihkan tudingan dimana UN-Habitat ternyata dianggap mampu menunjukkan bahwa lembaga ini menduduki peringkat ketiga diantara daftar lembaga-lembaga dalam konteks jumlah unit dalam proses pembangunan atau unit yang sudah selesai.
UN-Habitat kini memiliki 2.578 unit dalam proses pembangunan dan 209 lainnya yang telah selesai (21 Maret 2006). Kuntoro juga telah menerima informasi bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat memberi kesempatan kepada calon penerima rumah untuk membangun rumahnya sendiri dengan kecepatan sesuai dengan kemampuan mereka, dengan dukungan dari UN-Habitat. Model pembangunan ini, kelompok yang terdiri dari 10 keluarga, kadangkala lebih lambat dibanding dengan pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor. Model pendekatan kemasyarakatan ini memiliki sisi unggul karena masyarakat terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan kembali rumah mereka, membangun rumah dan mengembangkannya kemudian.
Dengan bantuan dana saat ini, UN-Habitat
dapat membangun kembali sebanyak 3.478 rumah (rekonstruksi dan renovasi) serta dapat memperkirakan bahwa pembangunan dapat selesai akhir September 2006.
UN-Habitat memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk membayar kontraktor mereka sendiri atau upah buruh melalui rekening Bank BRI, dan untuk mengamankan suplai bahan-bahan material yang dibutuhkan. UN-Habitat memfasilitasi dalam perencanaan, pendampingan teknis dan melatih masyarakat untuk menyiapkan logistik sendiri. Satu unit rumah UN-Habitat senilai dengan Rp 42 juta, dan masyarakat diberikan tambahan anggaran sebesar US$490 per rumah tangga yang terkena dampak bencana untuk infrastruktur masyarakat.
UN-Habitat bekerja di Aceh dan Nias bekerjasama dengan UNDP, dibawah program
Aceh-Nias Settlements Support Programme.
UN-Habitat progress statement (PDF, 42KB) UN-Habitat Project Office
Jl. T.M Pahlawan No. 3A Banda Aceh NAD, Indonesia
Telp: +62 651 741 2525 / Fax: +62 651 25258
http://unhabitat-indonesia.org
UN-HABITAT - Fukuoka, Japan
http://www.fukuoka.unhabitat.org
UN-HABITAT
http://www.unhabitat.org
Housing & Settlements Information@UNIMS
Silahkan mengakses halaman untuk informasi perumahan di website UNIMS untuk alamat kontak dan arsip dokumen kebijakan, data, notulensi pertemuan, laporan dan informasi sektor-sektor lainnya.
Housing & Library@UN-Habitat Banda Aceh
UN-Habitat (Banda Aceh) mengumpulkan dokumen untuk rekonstruksi rumah. Silahkan mengakses katalog kami. Jika Anda dapat ikut untuk memberi kontribusi dokumen, silahkan menghubungi Yayan di yayan@unhabitat-indonesia.org
Untuk berlangganan, harap mengirimkan email ke :
diella@unhabitat-indonesia.org
|